KERAJAAN MAJAPAHIT DAN KERAJAAN MALAKA REPRESENTASI KONDISI UMUM NUSANTARA (INDONESIA)PERIODE PRAISLAM DAN PRAKOLONIAL 1300-1500 M

Dua kerajaan besar yang ada pada abad XIV hingga XV M ialah Majapahit dan Malaka. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang bersentuhan langsung dengan zaman Islam dalam sejarah Indonesia. Sejarah mengenainya sebenarnya masih kurang jelas. Sumber-sumber utama semisal prasasti-prasasti berbhasa Jawa Kuno, Naskah Negarakertagama  berbahasa Jawa Kuno ditulis tahun 1365 M, Naskah Pararaton berbahasa Jawa Tengahan, dan beberapa catatan berbahasa Cina disangsikan oleh beberapa peneliti. Salah satunya C.C. Berg yang berpendapat bahwa sumber-sumber tersebut jangan dipandang sebagai dokumen sejarah namun sebagai dokumen sakti dalam konteks dongeng-dongeng politiko-religius karena naskah-naskah ini tidak peristiwa masa lalu tetepi lebih dimaksudkan untuk menentukan masa depan dengan saran gaib.

Ilustrasi Peta Nusantara
sumber:www.google.com

Adapun penguasa-penguasa Majapahit sampai abad XV ialah sebagai berikut:

  1. Raja Kertarajasa Jayawardhana (1294-1309 M)
  2. Raja Jayanagara (1309-1328 M)
  3. Ratu Tribhuwana Wijayatungga Dewi (1328-1350 M)
  4. Raja Rajasanagara/Hayam Wuruk (1350-1389 M)
  5. Raja Wikramawardhana (1389-1429 M)
  6. Ratu Suhita (1429-1447 M)
  7. Raja Wijayaparakramawardhana (1447-1451 M)
  8. Raja Rajasawardhana (1451-1453 M). Konflik internal krisis pergantian raja 1453-1456 M
  9. Raja Girisawardhana (1456-1466 M)
  10. Raja Singhawikramawardhana (1466-1478 M)

Masa pemerintahan Hayam Wuruk dianggap sebagai zaman keemasan Majapahit dan dimasa ini pula Negarakertagama ditulis. Kerajaan Majapahit dikatakan menguasai wilayah-wilayah lain seperti Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan wilayah Nusantra bagian timur namun ada kesangsian bahwa tidak mungkin Majapahit menyelenggarakan suatu bentuk kekuasaan terpusat terhadap daerah-daerah tersebut. Kemungkinan yang terjadi adalah pengaruh perdagangan dan memonopli atas kawasan-kawasan yang disebutkan tadi. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris yang bertransformasi juga sebagai kerajaan perdagangan saat itu. Hal ini dibuktikan dengan armada angkatan laut yang besar sehingga pada tahun 1377 M pernah melakukan ekspedisi untuk menghukum raja Palembang, Sumatera. Majapahit juga menjalin hubungan internasional dengan Campa, Kampuchea, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam dan Cina. Dikatakan bahwa ibukota kerajaan saat itu mengadakan pesta-pesta tahunan yang meriah.

Ilustrasi Kerajaan Majapahit
sumber:www.google.com

Pada akhir abad XIV dan awal abad XV M pengaruh Majapahit mulai mengalami fase kemunduran. Di saat yang sama juga di wilayah Nusantara bagian barat muncul kekuatan perdagangan baru, meskipun asal usul Kerajaan Malaka masih diperdebatkan. Diceritakan bahwa Parameswara, pangeran Palembang berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit dan bersekutu dengan perompak-perompak di Selat Malaka. Ia mampu mengubah wilayah ini sebagai pelabuhan internasional besar dan strategis dalam sistem perdagangan laur negeri. Malaka perlahan menjadi sebuah kekuatan besar karena dapat menaklukkan daerah-daerah di kedua tepi selat yang menghasilkan bahan pangan, timah, emas di pertengahan abad XV M. Seluruh semenanjung Malaya bagian selatan dan pantai timur Sumatra bagian tengah dikuasai pada tahun 1470-1480 M. 

Adapun secara sekilas penguasa di Kerajaan Malaka sampai abad XV M ialah sebagai berikut:

  1. Parameswara/Iskandar Syah (1390-1413/14 M)
  2. Megat Iskandar Syah (1414-1423/24 M)
  3. Muhammad Syah (1424-144? M)
  4. Parameswara Dewa Syah (1445-1446 M)
  5. Sultan Muzaffar Syah (1446-1459 M)

Aspek paling utama dari Kerajaan Malaka ialah jaringan perdagangannya. Menurut Tome Pires, penulis Portugis, trayek-trayek perdagangannya ialah sebagai berikut:

  1. Malaka – Pantai Timur Sumatra, 
  2. Malaka – Sunda (Jawa Barat),
  3. Malaka – Jawa Tengah dan Jawa Timur,
  4. Jawa Barat – Pantai Barat Sumatera,
  5. Jawa tengah dan Jawa Timur – Sumatera Selatan,
  6. Jawa – Bali, Lombok, Sumbawa
  7. Bali, Lombok, Sumbawa – Timor, Sumba,
  8. Timor, Sumba – Maluku,
  9. Jawa dan Malaka – Kalimantan Selatan,
  10. Sulawesi Selatan – Malaka, Jawa, Brunei, Siam, Semenanjung Malaya.
Ilustrasi Kerajaan Malaka
sumber:www.google.com

Di Malaka sistem perdagangan ini dihubungkan dengan jalur yang membentang ke barat India, Persia, Arabia, Syiria, Afrika Timur, dan Laut Tengah. Arah utara yakni Siam dan Pegu. Arah ke timur yaitu Cina dan Jepang. Hal ini menjadikan Malaka sebagai lokasi strategis dalm perdagangan internasional saat itui. Para penguasa Malaka berhasil membentuk komunitas internasional diantara para pedaganga sehingga menguntungkan satu sama lain. Nampaknya hal ini yang kurang disadari oleh para ‘penjajah’ Portugis yang merebut pelabuhan ini setelah Kerajaan Malaka mengalami kemunduran.

Sejarah politik yang ada di Nusantara pada abad XIV hingga XV M tidaklah begitu jelas seperti halnya proses islamisasi. Bukti-bukti terkait hal itu cukup sukar ditemukan. Namun, ada dua kekuatan besar pada saat itu yaitu Majapahit di Jawa Timur dan Malaka di Malaya. Secara umum kondisi geografis seperti tanah dan iklim turut berdampak terhadap kerajaan karena menyangkut dengan situasi perekonomian dan pertanian. Di sepanjang Pulau Jawa sendiri terdapat sederetan gunung berapi yang menjajar dan membentuk seperti tulang punggung dari timur hingga barat. Gunung-gunung ini memisahkan wilayah pedalaman dengan wilayah pesisir. Kondisi di wilayah pedalaman relatif terpencil dan umumnya cocok untuk pengolahan sawah. Adapun jalur utama pada waktu itu ialah sungai-sungai semisal Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Lembah-lembah kedua sungai ini merupakan pusat-pusat kerajaan saat itu. Namun, kurun waktu setelahnya yakni pertengahan abad XVII M ada pula pos-pos cukai dan jembatan permanen untuk menopang sistem perjalanan darat yang dapat dilalui kendaraan meskipun pada saat-saat tertentu terutama musim penghujan jalan-jalan darat sulit bahkan tidak bias dilalui.

Keadaan Pulau Jawa yang relatif terpisah mengakibatkan kantong-kantong penduduk pun ikut terpengaruh. Hal tersebut menjadikan banyak daerah yang luas wilayahnya tidak berpenghuni dan memperbesar tingkat keterkucilan suatu antar wilayah. Diperkirakan pada akhir abad XVIII M jumlah penduduk hanya sekitar tiga juta jiwa. Oleh karenannya setiap kerajaan besar di wilayah pedalaman Jawa pada dasarnya membutuhkan suatu sistem kekuasaan terpusat yang dapat mengatur daerah ‘terpencil’. Kondisi tersebut membuat negeri atau kerajaan yang berpusat di pedalaman tidak menjadikan perdagangan luar wilayah (negeri) sebagai prioritas. Contoh dari kerajaan pedalaman ini ialah Majapahit dan Demak. 

Di luar Jawa kondisi geografis memiliki perbedaan dengan Pulau Jawa. Secara umum kondisi permukaan tanahnya terdiri ata gunung-gunung, dataran tinggi, dan hutan belantara serta pantai-pantai yang memiliki banyak rawa. Pada pertengahan abad  XIX M (tidak termasuk perkampungan Inggris di selat) diperkirakan hanya berpenduduk dua ratus ribu jiwa saja. Adapun di sebagian besar pulau luar Jawa, negara atau kerajaan yang terbentuk umumnya di daerah pantai atau pesisir yang cocok untuk pertanian padi. Hal ini juga turut berpengaruh terhadap jalur komunikasi dan perdagangannya yang menuju ke arah laut (luar pulau). Pulau-Pulau di luar Jawa hanya sedikit jalan darat jarak jauh yang dimiliki. Salah satu contoh kasus ialah Suku Bugis dari Sulawesi Selatan yang memulai emigrasinya pada abad XVII M dan XVIII M. Mereka tidak bergerak ke Utara namun memilih memakai perahu dan melakukan pelayaran. Bagi mereka lautan merupakan jalan raya.

Pulau Jawa dipandang sebagai masyarakat yang ‘hidrolis’ yang didasarkan pada pertanian sawah, sedangkan wilayah-wilayah luar Jawa sebagai kawasan yang tergantung dengan perdagangan luar negeri (laut). Perbedaan pokok antara kedua jenis wilayah ini merupakan pengaruh dari keadaan alam geografisnya. Ada banyak kondisi yang sama di seluruh Indonesia yang mempengaruhi kehidupan ekonomi dan politik kerajaan-kerajaan pra islam dan pra kolonial ini. Hal itu berdampak terhadap jumlah penduduk juga sehingga ada pemindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya terutama saat menang perang. 

Di Jawa, sistem kerajaan sebenarnya terbatas karena memberikan otonomi daerah kepada para penguasa lokal. Hal yang sama juga terjadi di kerajaan luar Jawa. Oleh karena kebijakan tersebut, seringkali timbul ketegangan-ketegangan antara kepentingan pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan kesatuan-kesatuan mudah runtuh. Wilayah-wilayah yang luas dan tidak berpenduduk turut serta menjadi faktor rakyat berpindah dan menghindar dari kekuasaan raja. Terisolasinya wilayah-wilayah tak berpenghuni dan buruknya komunikasi menyebabkan sulitnya penyelenggaraan kekuasaan yang terpusat.

 Ada tiga teknik yang digunakan oleh seorang penguasa pusat (raja) dalam mempertahankan kekuasaannya:

  1. Memberikan otonomi yang cukup luas dan keuntungan-keuntungan langsung kepada para penguasa lokal semisal kekayaan, martabat, dan perlindungan sebagai ‘imbalan’ atas dukungan mereka.
  2. Memelihara kultus kebesaran mengenai dirinya semisal legitimasi gaib dan sanksi-sanksi gaib yang mendukung dirinya.
  3. Memiliki kekuatan militer yang besar. 

Cara-cara tersebut digunakan untuk mencapi sebuah konsensus diantara tokoh-tokoh penting dibawahnya untuk mendukung kekuasaannya. Adapun jaringa-jaringan mata-mata dan perkawinan-perkawinan politik untuk mempertalikan kepentingan dengan pihak-pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita tarik sebuah simpulan bahwasannya aspek geografis dan alam menjadi faktor penting suatu kerajaan dapat mempertahankan eksistensinya. Keadaan geografis mempengaruhi perilaku sosial penduduk dan dapat mempengaruhi kebijakan para penguasa. Kepiawaian penguasa dalam mengolah potensi geografis dan sosial wilayah kekuasaannya menjadikan Majapahit dan Malaka pernah mencapai masa kejayaannya di kurun waktu abad XIV M hingga abad XV M. Kehancuran dari dua kerajaan ini pun terkait masalah politik internal kerajaan masing-masing serta dapat dikatakan kekalahan dalam persaingan dagang terhadap wilayah yang mampu memaksimalkan potensi geografis wilayahnya. Faktor tersebut ditambah dengan ikut sertanya campur tangan ‘penjajah’ di akhir abad XV M yang membuat kacau perpolitikan di kerajaan. 

*Sebuah ringkasan buku karya, M.C.Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, terj. Dharmono Hardjowidjono,(Yogyakarta:UGM Press, 2011).

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s